Kapolres Tebo Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Bersama Kemenko Polkam di Jambi

Kapolres Tebo Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Bersama Kemenko Polkam di Jambi

POLRES TEBO – Kapolres Tebo AKBP Triyanto, S.I.K., S.H. M.H. bersama jajaran Forkopimda Provinsi Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kamis (21/8/2025) di Aula Diamond 2 Hotel Aston Jambi.

Rakor yang berlangsung sejak pukul 09.43 WIB itu dihadiri Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi, Dr. Marcelino Rumambo Pandin, S.T., M.Phil., Ph.D., Kabid Penanganan Keamanan dan Transportasi Kombes Pol Ferio Sano Ginting, Kabid Penanganan Konflik dan Kontijensi Kolonel I Nyoman Sukasana, serta pejabat dari Kemendagri, Mabes Polri, dan unsur Forkopimda Jambi.

Turut hadir Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos., M.H., Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi, S.I.K., M.H., pejabat TNI, OPD provinsi/kabupaten/kota, serta Kapolres/Ta jajaran Polda Jambi, termasuk Kapolres Tebo.

Dalam arahannya, Stafsus Menko Polkam Dr. Marcelino menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani konflik sosial. Menurutnya, rakor ini menjadi wadah strategis untuk menganalisis akar permasalahan, memperkuat kapasitas penanganan, menyusun rencana kontinjensi, sekaligus meningkatkan komunikasi antarinstansi dan dengan masyarakat.

Gubernur Jambi Al Haris memaparkan strategi penanganan konflik sosial di daerah, termasuk potensi konflik yang masih rawan, mulai dari sengketa batas wilayah, konflik lahan, hingga persoalan masyarakat adat.

Sementara itu, Kapolda Jambi melalui Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Edi Faryadi, menegaskan bahwa Polri terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).

Rakor menghasilkan kesepakatan bahwa pencegahan konflik menjadi prioritas utama. Upaya itu dilakukan melalui deteksi dini, penguatan sinergitas, dan optimalisasi peran komunitas intelijen di daerah. Selain itu, Kemendagri diminta segera menuntaskan pembentukan Timdu PKS Nasional sebagai pedoman bersama dalam penanganan konflik sosial.